Jusuf Kalla: Anggaran Subsidi Terlalu Tinggi

Indonesia perlu memikirkan untuk mengurangi beban subsidi di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Beban subsidi yang tinggi membuat perekonomian Indonesia sulit bergerak.
“Bisa saja kita subsidi tapi ekonomi tidak bisa bergerak. Subsidi itu penting tapi kalau 22 persen dari APBN itu kan berat,” kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai acara seminar “Global Research Briefing 2014: Rising East, Emerging West” di Jakarta (27/1).

Menurutnya, pengurangan subsidi penting dilakukan saat ini. Terlebih dengan tekanan ekonomi yang semakin kuat membuat kapasitas APBN semakin lemah. Tingginya subsidi membuat anggaran yang sedianya dipakai untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.

“Selain pengurangan subsidi BBM, langkah lain pengurangan operator pemerintah. Pegawai pemerintah tidak boleh bertambah,” kata dia.

Hal yang sama disampaikan Fauzi Ichsan, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank. Menurutnya, perekonomian Indonesia pada tahun ini masih dibayangi defisit neraca transaksi berjalan. Salah satu cara yang dapat mengatasi persoalan tersebut adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Idealnya menaikkan harga BBM. Tapi sepertinya langkah tersebut tidak mungkin dilakukan tahun ini,” kata Fauzi di acara yang sama.

Menurutnya, Indonesia kesulitan untuk mendorong ekspor lantaran pasar ekspor Indonesia, seperti Turki, Argentina, India, dan China saat ini pun tengah mengalami permasalahn ekonomi.

Sementara langkah lain yang dapat dilakukan adalah dari sisi makro prudential. Salah satunya kebijakan Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate. “BI Rate bisa naik lagi sekitar 50 basis poin di semester I tahun ini. Nasabah kami malah menilai BI Rate akan ada di kisaran 8-8,5 persen,” ujarnya.

Menurut Fauzi, kebijakan menaikkan BI Rate lebih mungkin dilaksanakan untuk mengurangi defisit neraca berjalan melalui pengetatan impor, terutama minyak dan gas (migas). Dengan kenaikan BI Rate, maka laju pertumbuhan ekonomi bisa ditekan lantaran kebijakan tersebut memukul hampir semua sektor di Indonesia.

Ia juga mengatakan, salah satu alasan terpuruknya perekonomian di Turki disebabkan oleh kebijakan pemerintahnya yang menurunkan suku bunga. “Indonesia, Brazil, India menaikan suku bunga untuk mencegah pelarian uang dari negara secara massif. Sementara Turki, menurunkan suku bunganya itu membuat mata uangnya jadi tidak menarik,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, dengan akan diselenggarakannya pemilu, juga akan membuat investor memilih menunggu (wait and see) sebelum memutuskan berinvestasi di Indonesia. Investor menanti keseriusan pemerintah mengatasi persoalan defisit transaksi berjalan.

“Jadi kebijakan ekonomi 2-3 tahun ke depan akan sangat bergantung dari defisit transaksi berjalan, yang pada tahun lalu 5,6 persen dan tahun ini 5,8 persen,” tuturnya.
.