Kadin Minta Subsidi Dialihkan untuk Infrastruktur

Kalangan pengusaha berharap presiden terpilih dalam Pemilu mendatang berani mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dalam tiga tahun terakhir, beban subsidi dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu membesar.

Suryo bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (kadin), mengatakan idealnya sebagian dana dari subsidi BBM tersebut dapat dialihkan untuk membiayai sektor yang lebih produktif, seperti infrastruktur.

“Kebijakan ekonomi harus tepat jangan yang merugikan, bahkan sulit mengukur manfaatnya seperti subsidi BBM ini. Ini harus kita koreksi karena ini masalah ekonomi yang struktural,” Kata Bambang  dalam paparan proyeksi ekonomi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (27/1).

Kadin dalam kesempatan tersebut memberikan konsep pengalihan subsidi energi untuk diberikan pada pemerintah provinsi. Bambang mengandaikan setiap provinsi mendapatkan dana Rp 5 triliun untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
 
Baca juga: Jusuf Kalla: Anggaran Subsidi Terlalu Tinggi

“Bayangkan bila setiap provinsi dapat suntikan dana sebesar itu, akan terjadi pertumbuhan ekonomi secara serentak juga menciptakan lapangan kerja,” tuturnya. 

Saat ini, anggaran subsidi mencapai 22 persen dari total APBN atau setara Rp 210,7 triliun. Menurutnya, negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih rendah dari Indonesia, seperti Filipina atau Vietnam pun menjual BBM pada kisaran Rp 15.000 per liter. Sedangkan Indonesia yang sudah kehilangan status produsen utama minyak dunia, terus menerus menerapkan subsidi. "Jadi sudah tidak rasional kita ini," kata Bambang.

Realokasi dana subsidi juga dapat dipakai untuk membangun transportasi, seperti kereta api. Ini dinilai efektif untuk mengatasi kemacetan dan distribusi logistik. Terutama, membangun perlintasan di pesisir Pulau Jawa.

“Bisa dijadikan leading sector untuk bangun kota baru yang lebih tertata. Kemacetan karena mengangkut barang ke pelabuhan, bisa dialihkan ke kereta api agar tidak menjadi beban di jalan raya,” jelas Bambang.

Sementara Kepala Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J Rachbini mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan kebijakan yang akan diambil, untuk tiap-tiap calon presiden 2014. “Siapa presidennya? Kadin sudah mengantisipasi. Kami LP3E Kadin setiap minggu akan menyampaikan pemikiran-pemikiran kami kepada kalian (wartawan, Red),” tutur Didik.
.